JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menggelar rapat mengenai perencanaan rapat perencanaan kebutuhan pegawai melalui e-formasi instansi daerah, Kamis (07/04). Seperti halnya rapat yang dilakukan Rabu (06/04), peserta rapat ini terdiri dari pemerintah daerah yang pengisian e-formasinya masih dibawah 50%.

Rapat pertama (sesi III) dihadiri oleh 25 pemerintah kabupaten yang umumnya dari Indonesia Timur Indonesia.  Sedangkan sesi berikutnya, terdiri dari 16 pemerintah kabupaten.

Deputi  Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja dalam kesempatan itu mengatakan, aplikasi e-formasi sangat penting dan harus dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. “E-formasi digunakan sebagai instrumen kontrol dalam menata Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujar Setiawan.

Namun diakui juga bahwa ada sejumlah daerah yang mengalami kendala, sehingga pengisiannya masih jauh di bawah 50 persen. Untuk mengatasi persoalan rendahnya pengisian e-formasi diperlukan sosialisasi yang lebih sering. Selain itu, diperlukan pendampingan dan komunikasi, baik melalui email maupun telepon.

Dalam acara ini, para peserta rapat hampir semua mengeluhkan bahwa jaringan e-formasi tidak lancar dan sangat sulit diakses di daerah mereka. Salah satunya dari kabupaten Wakatobi, Sekretaris Daerah mengatakan bahwa disana sangat sulit untuk entry atau mengoperasikan e-formasi karena terhambatnya jaringan.

Sementara dari Kabupaten Muna Barat, pegawai yang menjadi admin dimutasikan. Terhadap kasus kedua, Kementerian PANRB menyarankan agar Muna Barat segera mengganti admin dan password, lalu memberi pelatihan kepada admin agar semakin menguasai aplikasi tersebut. (twi/HUMAS MENPANRB)